Sistem Informasi di Bidang Pemerintahan

Semakin maju suatu negara/daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut, urgensi penyediaan data menjadi sejalan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu pemerintahan. Di samping untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif. Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintahan akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Pengambilan kebijakan yang didukung oleh data akan berpengaruh besar terhadap pola implementasi di lapangan. Sebaliknya keputusan yang diambil secara spekulasi biasanya akan berujung kepada kegagalan. Namun data yang terdigitalisasi ini pun membutuhkan waktu untuk analisa yang lebih lama bila tidak digabungkan ke dalam suatu sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisa data-data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data-data yang telah diinput. Sistem informasi merupakan gabungan antara bahasa program yang didukung dengan sistem database.

Salah satu latar belakang permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah mengenai, Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu sistem yang menyediakan informasi kebutuhan pimpinan tingkat menengah (manajer), baik pada unit - unit kerja maupun pada sub-unit dalam lingkungan organisasi. SIM menggunakan data dari sistem pengolahan transaksi bersama data lainnya untuk di olah menjadi laporan tertentu. SIM/MRS(Management Reporting System) juga menghasilkan berbagai macam laporan untuk kepentingan manajemen terutama tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan, pengontrolan, dan pengembangan organisasi.
Beberapa karakteristik utama dari SIM, diantaranya:

• Beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, dimana prosedur, pengambilan keputusan, arus informasi, format laporan dsb, sudah terdefinisi. 
• Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 
• Menyediakan laporan untuk keperluan pengambilan keputusan.
• Mempermudah akses informasi untuk keperluan manajemen, Dll.

Tuntutan tata kelola yang baik, benar dan transparan pada suatu pemerintahan semakin meningkat. Sebenarnya keinginan untuk mengembangkan tata kelola suatu organisasi bukan hal baru, tetapi hal ini mencuat sejak tahun 2000. Pemanfaatan IT pada pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan informasi tepat guna bagi stake holder. Layanan digitasi pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan internet. Misalnya layanan pengaduan masyarakat berbasis sms, absensi online (e-absensi), laporan kinerja SKPD (e-laporan), persuratan (e-office) yang kesemua layanan tersebut terpublish pada web induk pemerintah daerah sekaligus bisa digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja dilingkup pemerintah tingkat satuan kerja perangkat daerah.

 

Peranannya dalam bidang pemerintahan banyak sekali serta memiliki keuntungan yang sangat besar. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www).

Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain :

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Macam-macam produk aplikasi sistem informasi di bidang pemerintahan

• • SIMARSIP (Sistem Informasi Kearsipan Daerah)

  • SIMONJAR (Sistem Informasi Monitoring Jaringan)

  • SIMNAKER (Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan)

  • SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)

  • SIMSAT ONLINE (Sistem Informasi Manajemen Manunggal Satu Atap)

  • SIMYANDU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu)

  • SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

  • SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

  • SIMKES (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan)

  • SISFOHUKUM (Sistem Informasi Produk Hukum)

  • SISFOLITBANG (Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan)

  • Sistem Informasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (SISFO-APBD)

  • SISTADIK (Sistem Informasi Statistika Pendidikan)

  • SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terpadu)

  • SISFODIKJAR (Sistem Informasi Pendidikan & Pengajaran)

  • SINERAL (Sistem Informasi Energi & Mineral)

  • SIPPER (Sistem Informasi Pertanian dan Peternakan)

  • SISINDAGKOP (Sistem Informasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi)

  • SIPMD (Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah)

  • SIBUDPAR (Sistem Informasi Kebudayaan dan Pariwisata)

  • SITENLIH (Sistem Informasi Potensi Lingkungan Hidup)

  • SIGUNAHAN (Sistem Informasi Geografis Penggunaan Lahan)

  • SIMNAHAN (Sistem Informasi Manajemen Penggunaan Lahan)

  • SIKIMPRASWIL (Sistem Informasi Pemukiman dan Prasarana Wilayah)

  • SIPU (Sistem Informasi Pekerjaan Umum)

  • SIPEDAL (Sistem Informasi Pengendalian Dampak Lingkungan)

  • SIKUMDANG (Sistem Informasi Hukum & Perundang-undangan)

  • SIMADA (Sistem Informasi Asset Daerah)

  • SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)

  • SIKASDA (Sistem Informasi Kas Daerah)

  • SISTAPOTWIL (Sistem Informasi Statistik Potensi Wilayah)

  • SISDIKLAT (Sistem Informasi Pendidikan & Latihan Pegawai)

  • SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah)

  • SIMONEVPRO (Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi Proyek)

  • SIHUB (Sistem Informasi Perhubungan)

  • SAMSAT Online (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Online)

                      

Fitur Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi tersebut mempunyai beberapa keunggulan diantaranya:

• Aplikasi Berbasis Web (berteknologi internet);
• Tidak perlu diinstall di setiap client dan bisa jalan di sistem operasi apapun (Open System);
• Server berbasis Linux/ Unix yang relatif lebih aman dari gangguan virus komputer dan hacker;
• Manajemen sekuritas akses user terpusat (sentralisasi pengaturan hak akses user sesuai tugas dan wewenangnya/ bertingkat);
• Support dan pemeliharaan jarak jauh (Remote Admin);
• Aplikasi yang ringan dan cepat (tidak memerlukan spesifikasi hardware tinggi);
• Dapat di akses dan bertransaksi dari manapun juga menggunakan internet;
• Laporan Eksekutif (Executive Information System) yang bisa di akses oleh Kepala Dinas dan jajaran eksekutif lainnya (anytime & anywhere) melalui internet, PDA, ponsel;
• Diintegrasikan dengan SMS Gateway Server untuk Layanan Mobile Gov sehingga memungkinkan transaksi melalui SMS. 

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

Rujukan:
Mardani, Haryoko. (2015). Sistem Aplikasi Informasi Pemerintahan. Dipetik tanggal 20 Oktober 2015, pukul 21.15 WIB dari http://birocan.dephut.go.id

Syaifullah S.IP. (2013). Penerapan Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan. Dipetik tanggal 20 Oktober 2015, pukul 21.32 WIB dari http://sumbawabaratnews.com

Wahyudi, Henok. (2014). Aplikasi e-Government Online. Dipetik tanggal 20 Oktober 2015, pukul 21.20 WIB dari http://krevoasia.com

Oldradix. (2014). Pemanfaatan Aplikasi e-Office. Dipetik tanggal 21 Oktober 2015, pukul 15.15 WIB dari http://www.slideshare.net

Janisman, Agung. (2015). Makalah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. Dipetik tanggal 21 Oktober 2015, pukul 16.30 WIB dari https://www.academia.edu